Bisa Kuliah di Kampus Negeri

 

Prolog

​Dahulu gerbang kampus terbuka bagi siapa saja,

Anak petani dan buruh pun bisa mengejar cita-cita.

Kini pintu itu terkunci oleh angka-angka yang menggila,

Menyisakan tanya: benarkah pendidikan milik kita semua?

SPP yang dahulu rata, kini berubah menjadi kasta,

UKT dan IPI menjadi dinding pembatas yang nyata.

Mari kita bedah realita di balik megahnya universitas,

Tentang hak belajar yang kini terasa kian terbatas.

​Anak Siapa yang Bisa Kuliah? Menyingkap Tabir Mahalnya Kampus Negeri

​Dahulu, menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) bukanlah perkara yang mustahil bagi rakyat kecil. Selama seorang anak memiliki kemampuan otak yang mumpuni, status orang tua sebagai petani, PNS pangkat rendah, atau buruh tidak menjadi penghalang. Sistem SPP saat itu sederhana, sama rata, dan yang paling penting: kuliah di negeri jauh lebih murah dibanding swasta.

​Namun, hari ini situasinya berubah total. Biaya kuliah di kampus negeri meroket, menciptakan jurang yang kian lebar antara harapan dan kenyataan.

​1. Rapuhnya Argumen Pemerintah

​Pemerintah sering kali berlindung di balik argumen bahwa masih tersedia UKT (Uang Kuliah Tunggal) rendah kisaran Rp500.000 hingga Rp1 juta. Mereka juga berdalih bahwa IPI (Iuran Pengembangan Institusi) tidak dikenakan kepada seluruh mahasiswa baru.

​Faktanya, argumen ini sangat rapuh. Jatah UKT rendah tersebut paling banyak hanya dinikmati oleh sekitar 10% mahasiswa. Sisanya? Mayoritas dihantam dengan UKT tinggi dan beban IPI. Jalur masuk kampus kini terasa seperti ajang "tinggi-tinggian" bayar sumbangan. Anda bebas memilih, mau IPI berapa? Rp200 juta?

​2. Terjepitnya Keluarga "Serba Tanggung"

​Situasi ini menciptakan pertanyaan mengenaskan: Anak siapa yang besok bisa kuliah di PTN?

​Mari kita lihat simulasinya. Sebuah keluarga dengan dua anak yang keduanya kuliah di kampus negeri bisa menghabiskan total biaya hingga Rp12 juta per bulan. Sebuah angka yang fantastis. Jika orang tua memiliki slip gaji Rp10 juta ke atas, jangan harap mendapatkan UKT rendah atau KIP-Kuliah.

​Inilah keluarga yang terjepit. Mereka tidak dikategorikan miskin, sehingga pintu bantuan tertutup. Namun, saat dihadapkan pada UKT kelas menengah dan IPI, napas mereka jelas "ngos-ngosan".

​3. Negara yang Alpa dalam Pendidikan

​Selama 20 tahun terakhir, kehadiran negara dalam urusan pendidikan tinggi terasa sangat minim. Jangankan urusan kuliah, pendidikan dasar pun masih karut-marut:

• ​Jutaan ruang kelas sekolah dalam kondisi rusak.
• ​Puluhan ribu sekolah masih memungut iuran uang komite.
• ​Nasib guru honorer yang tetap nelangsa.
• ​Fasilitas mengajar dan perpustakaan yang jauh dari kata layak.

​Apakah kita benar-benar ingin menaikkan kualitas pendidikan, atau pemerintah hanya sibuk dengan proyek demi memperkaya kelompok tertentu?

​4. Harapan yang Terpaksa Realistis

​Lihatlah realita ini, kawan. Apakah anak-anak kita akan mampu menembus UI, ITB, atau UGM besok? Ataukah pada akhirnya, mereka terpaksa melirik kampus swasta "murah meriah" hanya demi status "yang penting kuliah"?

​Endgame

​Dua belas juta per bulan bukanlah angka yang biasa,

Bagi keluarga menengah yang berjuang tanpa putus asa.

Saat negara sibuk bersolek dengan proyek yang luar biasa,

Pendidikan rakyat justru terlupakan dalam tumpukan dosa.

​Jangan biarkan bangku kuliah hanya menjadi milik si kaya,

Sebab kecerdasan bangsa tak boleh dibeli dengan harga.

Suarakan keadilan agar pendidikan kembali bercahaya,

Demi masa depan anak negeri yang merdeka dan berdaya.

​Abdulloh Aup