Premanisme dan Rasionalitas

 

Prolog

​Rekonstruksi arah dan nalar pendidikan di era digital bukan lagi sekadar pilihan pragmatis, melainkan sebuah kewajiban akademis dan moral yang harus kita pikul bersama. Di tengah gemuruh disrupsi teknologi, esensi kemanusiaan dan literasi seringkali terpinggirkan oleh angka-angka statistik dan formalitas kebijakan.

​Berikut adalah draf narasi esai reflektif yang ditulis dengan pendekatan teoretis-analitis namun tetap humanis, sangat cocok untuk memantik diskusi di laman komunitas penggerak literasi.

​Menolak 'Premanisme' Rasionalitas: Mengembalikan Ruh Literasi dan Demokrasi Pendidikan di Era Society 5.0

​Oleh: Abdulloh

Calon Doktor Pendidikan & Pegiat Literasi Bangkalan

​Dunia pendidikan kita hari ini sedang berdiri di persimpangan jalan yang teramat krusial. Di satu sisi, kita digiring untuk menyongsong era Society 5.0—sebuah tatanan masyarakat berpusat pada manusia (human-centric) yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi melalui penyelesaian masalah sosial dengan sistem yang mengintegrasikan ruang siber dan ruang fisik. Di sisi lain, jika kita mau menyelami realitas di akar rumput secara jujur, kita masih disuguhi tontonan ironis: rusaknya tata kelola, hilangnya rasionalitas publik, dan kebijakan pendidikan yang sering kali bersifat artifisial.

​Sebagai pendidik dan pembelajar di tingkat doktoral, saya melihat adanya diskoneksi yang besar antara retorika "pendidikan masa depan" dengan ekosistem riil yang dialami oleh masyarakat dan para siswa kita di daerah, termasuk di Bangkalan.

​1. Ilusi Kuantitas vs Substansi Kualitas

​Kita sering kali terjebak pada pemecahan masalah yang bersifat kosmetik. Ketika mutu pendidikan dipertanyakan, respons instan yang muncul kerap berupa pembangunan fisik baru atau pembentukan birokrasi dan instrumen-instrumen anyar yang justru menghabiskan anggaran operasional hingga triliunan rupiah. Padahal, esensi masalahnya bukan pada kuantitas lembaga, melainkan pada tata kelola (governance) dan pemenuhan hak-hak dasar pedagogis.

​Indonesia tidak kekurangan sekolah atau universitas. Yang kita butuhkan hari ini adalah pembenahan kualitas secara acak namun masif—mengubah sekolah-sekolah negeri di tiap kecamatan menjadi pusat keunggulan berstandar tinggi, bukan membiarkan ruang-ruang kelas di desa tetap rusak sementara anggaran habis untuk membiayai struktur kabinet yang gemuk dan birokrasi yang tumpang tindih. Society 5.0 menuntut efisiensi logis berbasis teknologi, bukan pemborosan berbasis kepentingan politik.

​2. Kemarahan Publik dan Hilangnya Rasionalitas Akademis

​Ada sebuah realitas sosial yang tidak boleh kita abaikan: masyarakat hari ini sedang mengalami kelesuan moral dan kemarahan yang laten terhadap cara-cara kerja otoritas. Ketika korupsi makin masif dan akses terhadap hak dasar seperti kesehatan (BPJS) serta pendidikan yang layak masih dipenuhi sekat birokrasi yang melelahkan, rasionalitas publik mulai runtuh.

​Ironinya, institusi pendidikan yang seharusnya menjadi benteng akal sehat justru kerap terjebak dalam pemalsuan kebenaran demi pragmatisme kekuasaan. Jika para intelektual yang bergelar tinggi memilih diam atau bahkan melegitimasi kebijakan yang membelenggu kebebasan berpikir, maka siapakah lagi yang bisa diharapkan menjaga kewarasan bangsa ini? Membatasi monopoli kelompok tertentu dalam mengatur hajat hidup negara hukum adalah langkah mutlak jika kita ingin ekosistem pendidikan kita kembali sehat.

​3. Gerakan Literasi Komunitas sebagai Resolusi

​Di sinilah komunitas seperti KOMPAK TERBANG (Komunitas Penggerak Literasi Bangkalan) harus mengambil peran sebagai pembawa obor dalam kegelapan nalar publik. Literasi di era Society 5.0 tidak boleh lagi dimaknai secara sempit hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis teks.

​Literasi kekinian adalah Literasi Kritis (Critical Literacy) dan Literasi Kewarganegaraan (Civic Literacy). Kita harus melatih masyarakat, terutama generasi muda, untuk mampu:

• ​Menganalisis kebijakan secara rasional.
• ​Membedakan mana program yang murni berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan mana yang sekadar komoditas politik atau "bagi-bagi kue" kekuasaan.
• ​Memanfaatkan teknologi digital untuk menyuarakan kebenaran, bukan menjadi konsumen pasif dari hoaks dan manipulasi informasi.

​Pendidikan masa depan adalah tentang bagaimana mengembalikan kekuasaan berpikir kepada individu, membatasi kesewenang-wenangan nalar kekuasaan, dan membangun sistem pencegahan kerusakan moral yang sistemik.

​Endgame

​Mari kita jadikan setiap ruang diskusi di Komunitas Penggerak Literasi ini sebagai laboratorium berpikir untuk menolak segala bentuk pemalsuan kebenaran. Menghadapi era Society 5.0, senjata utama kita bukanlah kecanggihan gawai yang kita miliki, melainkan ketajaman rasionalitas dan kedalaman empati kemanusiaan yang kita rawat bersama.

​Bagaimana pendapat Anda mengenai arah kebijakan pendidikan kita saat ini? Mari diskusikan di kolom komentar.