---

Ketika Anggaran Pendidikan Kembali kepada Pendidikan

Haruskah Program Makan Bergizi Gratis Tetap Dilanjutkan?

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari anggaran pendidikan mulai tahun 2028 menarik untuk direnungkan.

Bagi sebagian orang, keputusan ini hanya dipandang sebagai persoalan administrasi anggaran.

Padahal menurut saya, maknanya jauh lebih besar.

Keputusan ini mengingatkan kita bahwa pendidikan memiliki ruang dan tujuan yang harus dijaga sesuai amanat konstitusi. Dana pendidikan memang dirancang untuk membangun kualitas pembelajaran, meningkatkan kompetensi guru, memperkuat sarana pendidikan, mengembangkan riset, dan memastikan setiap anak memperoleh hak belajar yang layak.

Ketika fungsi-fungsi tersebut bercampur dengan program lain, muncul pertanyaan yang patut kita diskusikan bersama: apakah tujuan utama anggaran pendidikan masih dapat tercapai secara optimal?

---

Saya memahami bahwa Program Makan Bergizi Gratis lahir dari niat yang baik.

Tidak ada yang menolak pentingnya gizi.

Tidak ada yang menyangkal bahwa anak yang sehat memiliki peluang belajar lebih baik.

Namun demikian, niat baik tetap memerlukan desain kebijakan yang tepat.

Program sebesar ini membutuhkan anggaran yang besar, sistem distribusi yang matang, pengawasan yang kuat, dan evaluasi yang berkelanjutan.

Karena itu, ketika Mahkamah Konstitusi meminta agar anggarannya dipisahkan dari dana pendidikan, saya justru melihat peluang agar pelaksanaan program menjadi lebih fokus, lebih transparan, dan lebih mudah dievaluasi.

---

Lalu muncul pertanyaan yang mungkin terdengar cukup berani.

Apakah setelah dipisahkan, Program MBG masih perlu dilanjutkan?

Secara pribadi, saya memiliki pandangan yang mungkin berbeda dengan banyak orang.

Menurut pemikiran saya, pemisahan anggaran memang dapat membuat pelaksanaan Program MBG lebih efektif.

Namun, saya juga berpandangan bahwa akan lebih efektif lagi apabila program ini dihentikan secara total dan anggarannya dialihkan ke sektor-sektor yang secara langsung memperkuat kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang lebih terarah.

Pandangan ini tentu merupakan opini yang terbuka untuk diperdebatkan.

---

Mengapa saya berpikir demikian?

Karena persoalan pendidikan Indonesia jauh lebih luas daripada sekadar menyediakan makanan di sekolah.

Masih banyak sekolah yang kekurangan laboratorium.

Masih ada ruang kelas yang rusak.

Masih banyak perpustakaan yang minim koleksi.

Masih banyak guru yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Masih ada daerah yang kekurangan akses internet.

Masih ada anak-anak yang kesulitan memperoleh layanan pendidikan berkualitas.

Di sisi lain, persoalan gizi buruk juga tidak hanya dialami oleh anak sekolah.

Balita, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya juga membutuhkan perhatian serius.

Karena itu, saya bertanya-tanya, apakah pendekatan yang lebih tepat adalah program makan gratis yang bersifat universal, atau intervensi yang lebih terarah kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan?

---

Dalam setiap kebijakan publik, kita selalu dihadapkan pada pilihan.

Setiap rupiah yang dibelanjakan negara memiliki biaya peluang (opportunity cost). Ketika anggaran digunakan untuk satu program, berarti ada program lain yang tidak dapat didanai dengan jumlah yang sama.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap sebuah program bukan berarti menolak tujuan mulianya.

Justru evaluasi adalah bentuk tanggung jawab agar setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

---

Sebagai seorang pendidik, saya tentu berharap setiap anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan berkarakter.

Namun saya juga berharap sekolah tidak kehilangan fokus utamanya.

Sekolah adalah tempat belajar.

Tempat membangun ilmu pengetahuan.

Tempat membentuk karakter.

Tempat menumbuhkan kreativitas.

Dan tempat mempersiapkan generasi masa depan.

Semakin kuat pendidikan kita, semakin besar peluang bangsa ini untuk menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk persoalan ekonomi dan gizi.

---

Pada akhirnya, saya menghormati siapa pun yang memiliki pandangan berbeda.

Mungkin ada yang yakin Program MBG perlu diteruskan dengan berbagai penyempurnaan.

Ada pula yang berpandangan seperti saya bahwa penghentian program layak dipertimbangkan dan anggarannya dialokasikan melalui kebijakan lain yang dinilai lebih efektif.

Perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi.

Yang terpenting, setiap kebijakan hendaknya dibangun di atas data, evaluasi yang jujur, serta keberanian untuk terus memperbaiki apa yang memang perlu diperbaiki.

Karena tujuan akhirnya bukan mempertahankan sebuah program.

Melainkan memastikan setiap kebijakan benar-benar menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi masa depan anak-anak Indonesia.

"Kebijakan yang baik bukanlah kebijakan yang paling populer, melainkan kebijakan yang paling mampu menjawab kebutuhan masyarakat berdasarkan data, evaluasi, dan keberanian untuk terus memperbaiki diri."

— Abdulloh Aup