Londo Ireng

 

---

Sejarah, Narasi, dan Literasi: Mengapa Kita Perlu Berhati-hati Membaca Isu "Londo Ireng"?

Di era media sosial, sebuah potongan informasi dapat menyebar lebih cepat daripada proses verifikasi. Dalam hitungan jam, sebuah peristiwa dapat berubah menjadi berbagai narasi, opini, bahkan kesimpulan yang belum tentu didukung oleh fakta yang utuh. Karena itu, literasi hari ini tidak lagi cukup hanya mampu membaca, tetapi juga mampu memilah.

Belakangan ini, ruang publik kembali diramaikan oleh perdebatan mengenai istilah "londo ireng" setelah Presiden Prabowo Subianto menyinggung istilah tersebut dalam salah satu pidatonya. Tidak lama kemudian, berbagai unggahan di media sosial mulai mengaitkan istilah tersebut dengan riwayat salah satu leluhur Prabowo dari garis ibu, Benjamin Thomas Sigar, yang dalam sejumlah catatan sejarah disebut pernah menjadi Kapiten Pasukan Tulungan (Hulptroepen), pasukan bantuan dari Minahasa yang membantu pemerintah kolonial Belanda pada masa Perang Jawa (1825–1830).

Dari sinilah muncul berbagai klaim yang kemudian berkembang luas di ruang digital. Sebagian unggahan menyebut Prabowo sebagai "keturunan buyut londo ireng", sementara yang lain menilai penyebutan tersebut merupakan penyederhanaan sejarah yang tidak tepat.

Lalu, bagaimana sebaiknya kita menyikapi persoalan ini?

Di sinilah pentingnya membedakan fakta sejarah, interpretasi sejarah, dan opini publik.

Fakta sejarah adalah informasi yang dapat ditelusuri melalui dokumen, arsip, atau penelitian akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, interpretasi merupakan cara seseorang memahami fakta tersebut berdasarkan sudut pandang tertentu. Adapun opini publik sering kali berkembang melalui diskusi, media sosial, atau komentar yang belum tentu didukung oleh kajian sejarah yang memadai.

Sejumlah sejarawan mengingatkan bahwa istilah "londo ireng" merupakan istilah historis yang lahir dalam konteks sosial-politik tertentu pada masa kolonial. Karena itu, penggunaannya tidak dapat secara otomatis dilekatkan kepada keturunan seseorang hanya berdasarkan hubungan genealogis. Hingga saat ini, klaim yang mengaitkan istilah tersebut dengan Prabowo masih menjadi bagian dari perdebatan publik, bukan fakta sejarah yang telah disepakati secara akademik.

Di tengah berkembangnya berbagai spekulasi, muncul pula dorongan agar Badan Komunikasi Kepresidenan memberikan penjelasan resmi sehingga masyarakat memperoleh informasi yang lebih utuh mengenai konteks sejarah maupun penggunaan istilah tersebut. Sampai saat artikel ini ditulis, belum ada pernyataan resmi yang secara khusus menjawab isu tersebut.

Bagi KOMPAK TERBANG, peristiwa ini menghadirkan pelajaran yang jauh lebih penting daripada sekadar polemik politik. Ia mengajarkan bahwa literasi sejarah adalah kemampuan untuk memahami masa lalu secara utuh, bukan hanya mengambil potongan-potongan informasi yang mendukung pandangan tertentu.

Demikian pula literasi digital mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru membagikan informasi sebelum memahami konteksnya. Sebab satu kalimat yang dilepaskan dari latar sejarahnya dapat melahirkan kesimpulan yang berbeda dari makna sebenarnya.

Sebagai masyarakat yang hidup di era informasi, kita dituntut untuk memiliki kebiasaan yang sederhana tetapi sangat penting: membaca lebih dari satu sumber, membandingkan berbagai perspektif, memeriksa kredibilitas referensi, dan membedakan antara data, interpretasi, serta opini.

Pada akhirnya, sejarah bukanlah alat untuk saling melabeli, melainkan ruang untuk belajar. Dari sejarah kita memahami bagaimana bangsa ini dibentuk oleh berbagai peristiwa yang kompleks, sehingga setiap narasi layak dipahami secara utuh, bukan hanya melalui potongan-potongan yang viral di media sosial.

KOMPAK TERBANG percaya bahwa masyarakat yang literat bukanlah mereka yang paling cepat bereaksi terhadap sebuah isu, melainkan mereka yang paling sabar mencari kebenaran sebelum membentuk kesimpulan.

"Literasi mengajarkan kita bahwa memahami konteks sering kali lebih penting daripada sekadar menghafal fakta."